Barito Selatan

Pemkab Barsel Gelar Rapat Optimalisasi MCP KPK, Pj Sekda Tekankan Komitmen OPD

Akhmad Madani
×

Pemkab Barsel Gelar Rapat Optimalisasi MCP KPK, Pj Sekda Tekankan Komitmen OPD

Sebarkan artikel ini
Pj Sekda Barito Selatan, Ita Minarni, bersama Inspektur Kabupaten Yuristianti Yudha saat memimpin rapat optimalisasi capaian MCP KPK 2025 di Aula Setda setempat (foto: MediaSurya/istimewa)

BUNTOK (MediaSurya) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat optimalisasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025.

Rapat tersebut dilaksanakan menyusul rendahnya capaian MCP KPK yang baru mencapai 50,3 persen di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Barsel, Kamis (6/11).

“Kita harus terbuka dan bekerja sama memperbaiki kelemahan yang masih ada, jangan sampai Barsel masuk dalam kategori daerah kritis,” ujarnya.

Penjabat (Pj) Sekda Barsel, Ita Minarni mengatakan pentingnya komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan capaian MCP agar kinerja pencegahan korupsi dapat berjalan optimal.

“Langkah-langkah peningkatan MCP tidak hanya berorientasi pada angka capaian, tetapi juga pada perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Ia menambahkan, upaya peningkatan MCP merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD di lingkungan Pemkab Barsel.

“Dengan kerja sama dan kesungguhan kita semua, saya yakin Barsel bisa mencapai hasil yang lebih baik dan terhindar dari status daerah dengan kinerja rendah dalam pencegahan korupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Barsel, Yuristianti Yudha menyampaikan bahwa peningkatan nilai MCP tidak datang secara otomatis, melainkan melalui proses evaluasi dan verifikasi oleh tim dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

“Nilai MCP itu tidak otomatis, ada tim penilai dari BSKDN yang melakukan verifikasi, karena itu kami perlu koordinasi bersama antara Sekda, BPKAD, BKPSDM, dan Inspektorat agar data dan capaian kita sinkron,” katanya.

Ia menambahkan bahwa peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator bagi perangkat daerah dalam memahami dan memenuhi indikator MCP.

“Kami ingin setiap OPD memiliki pemahaman yang sama terkait instrumen MCP, tidak hanya sekadar melengkapi dokumen tetapi benar-benar memastikan bahwa program pencegahan korupsi berjalan efektif di lapangan,” tambahnya.

Rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antar-OPD untuk meningkatkan nilai MCP Barsel pada tahun 2025. (am)