BUNTOK (MediaSurya) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) menutup rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan membahas evaluasi layanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) serta skema pendanaan bagi tenaga kontrak yang belum mencapai masa kerja dua tahun.
Menurut Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari RDP sebelumnya yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barsel.
“Hari ini fokus kami adalah evaluasi terhadap Perumdam, sementara kemarin tenaga kontrak di sektor kesehatan dan pendidikan telah dibahas, termasuk peluang skema pendanaan bagi mereka yang masa kerjanya kurang dari dua tahun,” ujarnya di Ruang Gabungan Komisi DPRD Barsel, Jumat (14/3).
Selain itu, katanya, tenaga kontrak yang belum memenuhi masa kerja dua tahun tidak lagi dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi tetap bisa menerima gaji melalui skema pendanaan tertentu.
“Bagi tenaga kontrak di sektor kesehatan, mereka masih bisa dibiayai melalui dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), sedangkan di sektor pendidikan dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.
DPRD Barsel menegaskan bahwa tenaga kontrak yang tetap bekerja akan digaji berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah atau kepala puskesmas, dengan nomenklatur jabatan yang masih akan ditentukan lebih lanjut.
Dalam pembahasan mengenai layanan air bersih, DPRD Barsel meminta Perumdam Tirta Barito untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas air guna mengurangi keluhan masyarakat.
“Kami menerima laporan mengenai air yang tidak lancar dan kualitasnya yang kurang baik, sehingga harus ada perbaikan menyeluruh agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang optimal,” tambahnya.
DPRD Barsel juga menyoroti permasalahan tarif, di mana harga air Perumdam saat ini bahkan berada di bawah batas tarif terendah yang ditetapkan oleh gubernur, sehingga perusahaan terus mengalami kerugian.
“Oleh karena itu, kami meminta Perumdam untuk mengidentifikasi faktor penyebab kerugian dan segera menyusun strategi perbaikan agar perusahaan tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
DPRD Barsel berharap koordinasi antarinstansi tetap berjalan agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta memastikan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil. (am)
