BUNTOK (Mediasurya.com) – Bupati Barito Selatan (Barsel), Eddy Raya Samsuri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang bersama pimpinan daerah se-Kalimantan Tengah (Kalteng) di Palangka Raya, Kamis (11/12).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dan dihadiri Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, Wagub, Edy Pratowo, Forkopimda, serta seluruh kepala daerah se-Provinsi.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
“Penguatan tata kelola ini dilakukan melalui penegakan hukum, percepatan perencanaan, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kalteng Maju yang berorientasi pada keberlanjutan dan kepastian hukum.
“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci dalam mencegah konflik agraria dan mendukung pembangunan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pemanfaatan ruang dan tanah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kolaborasi yang kuat akan mempercepat tercapainya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan,” tambahnya.
Dalam agenda tersebut, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 18 sertifikat kepada 13 penerima dari berbagai instansi.
Penyerahan sertifikat tersebut mencakup pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, kepolisian, lembaga pendidikan, serta koperasi di wilayah Kalteng.
Rapat ini menjadi forum koordinasi strategis dalam menyelaraskan kebijakan dan layanan pertanahan, reforma agraria, pengadaan tanah, serta kebijakan dan layanan tata ruang.
Sementara itu, Bupati Barsel, Eddy Raya Samsuri menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah.
“Agenda rapat hari ini juga berisi pembahasan dan sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel siap mendukung kebijakan nasional di bidang agraria dan tata ruang guna mempercepat pembangunan daerah.
“Sinergi yang baik akan memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Barsel,” tambahnya. (am)
