BUNTOK (MediaSurya) – Bupati Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Eddy Raya Samsuri mengikuti rapat koordinasi (rakor) evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis (16/10).
Menurut Eddy Raya Samsuri, ada 30 desa di Barsel yang masuk wilayah rawan bencana karhutla terutama saat musim kemarau.
“Rinciannya di Kecamatan Dusun Hilir ada 5 desa, Kecamatan Dusun Utara 5 desa, Kecamatan Karau Kuala 3 desa, Kecamatan Dusun Selatan 9 desa, Kecamatan Gunung Bintang Awai 5 desa, dan Kecamatan Jenamas 3 desa,” ujarnya.
Pemkab Barsel, katanya, berterima kasih kepada Gubernur Kalteng melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran disingkat (BPBPK) Provinsi yang telah mengaktifkan Pos Lapangan (Poslap) Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Seperti Poslap MPA Desa Dangka, Desa Pararapak, Kelurahan Pendang, Kelurahan Bangkuang, Kelurahan Mengkatip, dan Kelurahan Rantau Kujang yang sangat membantu mengurangi dampak karhutla,” katanya.
Karhutla di Barsel sebagian besar disebabkan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang masih menggunakan cara membakar.
Adopsi teknologi pengairan dan inovasi pertanian di masyarakat juga dinilai masih rendah.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barsel, tambahnya, pada tahun 2025 telah terjadi 23 kejadian karhutla dengan luas 42,55 hektare.
“Jumlah titik panas atau hotspot yang terdeteksi satelit Brin Fire Hotspot mencapai 79 titik di 6 kecamatan,” tambahnya.
Rinciannya, di Kecamatan Dusun Utara ada 9 hotspot dengan 1 kejadian karhutla seluas 3,5 hektare, di Kecamatan Dusun Selatan 6 hotspot dengan 12 kejadian seluas 17,75 hektare.
Di Kecamatan Gunung Bintang Awai 33 hotspot dengan 3 kejadian seluas 11 hektare, di Kecamatan Dusun Hilir 23 hotspot dengan 2 kejadian seluas 3,5 hektare.
Sementara di Kecamatan Jenamas terdeteksi 8 hotspot dengan 5 kejadian seluas 6,2 hektare.
Ia berharap penanganan karhutla dapat terus ditingkatkan melalui sinergi pemerintah daerah, provinsi, dan MPA.
Turut hadir dalam rakor tersebut unsur Forkopimda Provinsi, bupati dan wali kota se-Kalteng serta kepala perangkat daerah terkait. (am)
