Mediasurya.com, Praha – Pemerintah Ceko akan mengikuti jejak beberapa kota besar di Eropa seperti London, Dublin, dan Amsterdam dalam membatasi akomodasi sewa liburan bergaya Airbnb. Langkah ini diambil untuk menindak maraknya akomodasi wisata yang semakin memberatkan penduduk lokal dengan melonjaknya harga sewa dan perumahan.
Jika rancangan undang-undang ini disetujui, pemerintah akan memiliki wewenang untuk membatasi persewaan jangka pendek di kota-kota populer, terutama di Praha. Aturan baru ini mencakup pembatasan jumlah hari properti dapat disewakan setiap tahunnya dan menentukan jumlah minimum ruang yang harus disediakan per tamu.
Peraturan tersebut juga mengharuskan pemilik properti untuk mendaftarkan rincian akomodasi dan tamu melalui platform baru yang dinamakan eTurista. Platform ini akan memberikan nomor registrasi properti yang wajib ditampilkan pada setiap daftar akomodasi. Aturan yang lebih ketat ini juga mencakup penerapan pajak daerah yang relevan pada wisma, Airbnb, dan persewaan liburan lainnya, sejalan dengan kewajiban yang dikenakan pada hotel tradisional.
Sistem baru yang kemungkinan akan mulai berlaku pada Juli 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap persewaan jangka pendek. Saat ini, diperkirakan 40 hingga 70 persen penginapan yang disewakan melalui platform online tidak dilaporkan, mengakibatkan kerugian pajak bagi pemerintah sebesar 32 juta euro atau sekitar Rp 529 miliar setiap tahunnya.
Selain membatasi akomodasi sewa, aturan baru ini juga bertujuan untuk mengurangi kebisingan yang disebabkan oleh wisatawan, terutama di kawasan Kota Tua Praha. Wisatawan yang sering gaduh di wilayah bersejarah ini telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi penduduk setempat. Sebagai bagian dari upaya ini, dewan distrik pada awal tahun ini bahkan mengusulkan larangan kostum aneh yang sering dikenakan dalam pesta bujangan, yang dianggap mendorong perilaku mabuk dan gaduh di distrik kehidupan malam populer di Praha.
Selain itu, larangan mobil memasuki bagian Kota Tua pada malam hari yang telah disetujui pada bulan Juli lalu diharapkan dapat mengurangi kebisingan di daerah tersebut. Sebelumnya, upaya untuk membatasi jam buka bisnis di pusat kota sempat ditolak, namun pemerintah terus mencari solusi untuk mengatasi masalah kebisingan yang meresahkan ini.