Barito Selatan

DPRD Barsel Gelar RDP Bahas Efisiensi Rp114 Miliar Anggaran Tahun 2025

Akhmad Madani
×

DPRD Barsel Gelar RDP Bahas Efisiensi Rp114 Miliar Anggaran Tahun 2025

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Barito Selatan Farid Yusran (foto: MediaSurya/akhmad madani)

BUNTOK (MediaSurya) — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Farid Yusran memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh OPD dan TAPD Barsel.

Rapat tersebut membahas kewajiban efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, yang berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Barsel, Rabu (9/7).

Menurutnya, hasil efisiensi telah menghemat lebih dari Rp114 miliar yang kemudian dialihkan untuk kebutuhan mendesak daerah.

“Dari hasil efisiensi anggaran tersebut, kita berhasil menghemat lebih dari Rp114 miliar lebih. Dana tersebut kemudian dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak,” ujarnya.

Proses efisiensi, katanya, masih berlanjut dan rincian lengkap penggunaannya akan disampaikan oleh pihak eksekutif dalam waktu dekat.

“Besok baru diberikan rincian lengkapnya,” katanya.

Ia menambahkan, pemotongan anggaran terbesar terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan juga menyentuh Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU).

“Secara umum, pemotongan anggaran paling besar terjadi di Dinas PU. Namun, secara keseluruhan, ada juga dana DAK dan DAU kita yang dipotong serta ditahan oleh pemerintah pusat. Bahkan ada yang dinolkan,” tambahnya.

DPRD Barsel, ujarnya, hanya melakukan pengawasan terhadap dana efisiensi tersebut agar penggunaannya tetap sesuai peruntukan.

“Kita hanya memantau dan memastikan apakah penggunaan dana hasil efisiensi ini sesuai peruntukannya atau tidak. Selebihnya, kita mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan,” ujarnya.

RDP ini turut dihadiri seluruh kepala OPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Barsel.

Rapat menjadi langkah penting dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. (am)