JAKARTA (MediaSurya) – Ribuan prajurit TNI AD diduga menjadi korban pemotongan gaji sepihak dalam program kredit rumah di era Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Program perumahan yang dijanjikan menjadi simbol kesejahteraan itu kini justru berubah menjadi beban yang menyengsarakan para tamtama.
“Saya nggak pernah merasakan gaji full,” ujar Roni, prajurit Tamtama, dilansir dari suara.com, Senin (4/8).
Roni mengatakan lebih dari separuh gajinya dipotong untuk cicilan rumah yang tidak pernah ia lihat bentuk fisiknya.
Ia menambahkan, program itu diwajibkan kepada para prajurit dengan ancaman pemindahan tugas jika menolak menandatangani kredit.
Menurutnya, banyak prajurit lainnya juga mengalami nasib serupa, hidup hanya dari sisa gaji ratusan ribu setiap bulan.
“Disuruh sabar aja,” katanya, mengungkap respons atasannya ketika ia menanyakan kejelasan rumah tersebut.
Jenderal Dudung mengakui bahwa program ini merupakan gagasan darinya untuk mencegah gaya hidup konsumtif prajurit muda.
“Sedangkan kalau beli rumah bisa investasi,” tambahnya.
Namun, hasil penelusuran IndonesiaLeaks menunjukkan proyek-proyek perumahan di sejumlah wilayah seperti Bekasi, Purwakarta, dan Jambi tidak kunjung dibangun.
Bahkan, banyak lahan masih berupa sawah atau hanya terbentang ilalang liar tanpa fondasi rumah.
Audit Irjenad pada 2022 mencatat pencairan dana Rp586,5 miliar kepada 14 pengembang untuk pembangunan 12.000 unit rumah.
Pihak BP TWP TNI AD disebut belum bisa mempertanggungjawabkan dana tersebut hingga setahun kemudian.
Jenderal Dudung menyebut bahwa proyek bermasalah ini adalah warisan dari masa kepemimpinan Jenderal (Purn) Andika Perkasa.
“Saya keburu pensiun,” ujarnya, berdalih bahwa masa jabatannya sebagai KSAD hanya dua tahun.
Andika membantah pernyataan tersebut dan justru mengklaim telah melakukan audit sejak awal menjabat.
“Saya sebagai pemegang kuasa pengguna anggaran nggak mau ada masalah,” katanya.
Sementara para jenderal saling lempar tanggung jawab, ribuan prajurit masih harus menanggung cicilan rumah yang tak kunjung berdiri.
Proyek yang dibiayai dari dana BP TWP itu kini justru menjadi simbol kegagalan pengelolaan anggaran dan nasib prajurit yang diabaikan.
Meski telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto, belum ada kepastian pemulihan bagi korban pemotongan gaji ini.
“Saya percaya Pak Dudung,” tambahnya, menirukan ucapan Prabowo setelah mendapat penjelasan soal sengkarut tersebut. (am)
