DENPASAR (Mediasurya) – Komunitas Pena Nusa Tenggara Timur (NTT) Bali mengutuk keras pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang dinilai merendahkan martabat masyarakat NTT.
Pernyataan Mendikbud tersebut dimuat di harian Jawa Pos edisi Senin (4/12) dan merujuk pada hasil survei Program for International Students Assessment (PISA) dalam forum UNESCO bulan sebelumnya.
Dalam kutipan berita itu, Muhadjir menyampaikan kekhawatiran bahwa sampel siswa Indonesia yang diambil dalam survei berasal dari NTT, yang kemudian menimbulkan kesan negatif terhadap kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
“Pernyataan itu telah melukai hati masyarakat NTT, bukan hanya yang tinggal di NTT, tetapi juga yang berada di seluruh Indonesia dan dunia,” ujar Ketua Komunitas Pena NTT Bali Emanuel Dewata Oja, Selasa (5/12).
Ia menambahkan, seorang menteri semestinya tidak menyampaikan pernyataan tanpa data valid, apalagi di forum publik berskala internasional.
Menurut Emanuel, masyarakat NTT di Bali mengecam keras pernyataan tersebut dan meminta Muhadjir segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat NTT.
“Kami meminta Presiden mengambil tindakan tegas, bahkan mencopot Menteri tersebut karena telah menyakiti masyarakat NTT dan dunia pendidikan,” katanya.
Pengurus Pena NTT lainnya, Ambros Boli Berani, mengakui bahwa secara kuantitatif mutu pendidikan NTT masih tertinggal, namun secara kualitatif banyak tokoh nasional berasal dari NTT.
“Banyak menteri dari zaman ke zaman berasal dari NTT, begitu pula profesor, guru besar, dan tokoh media nasional,” tambahnya.
Ia menyebut nama-nama seperti Frans Seda, Jakob Nuwa Wea, Saleh Husin, hingga Komjen (Purn.) Gories Mere sebagai tokoh-tokoh NTT yang berkontribusi besar bagi Indonesia.
Pengurus senior lainnya, Apolo Daton, menilai pernyataan Mendikbud mencerminkan sikap diskriminatif dan tidak mencerminkan sosok seorang tokoh pendidikan nasional.
“Kalau orang NTT itu bodoh, maka menteri juga harus dievaluasi karena ini tanggung jawab langsung Kementerian Pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa stigma kebodohan dan kemiskinan di NTT sering dijadikan alat proposal untuk kepentingan nasional dan internasional, yang justru merugikan masyarakat lokal.
“Sebagai tokoh pendidikan, pernyataan diskriminatif itu sangat mengecewakan, dan kami tegaskan, menteri harus dicopot,” tambahnya. (am)
