Mediasurya.com, Jakarta – Dalam kesempatan memberikan sambutan pada apel kader dan penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu malam, 31 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan harapannya agar proyek-proyek penting yang telah dimulai selama masa pemerintahannya, termasuk ibu kota nusantara (IKN), dapat diteruskan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Jokowi menegaskan pentingnya melanjutkan proyek-proyek tersebut, yang meliputi hilirisasi industri dan ekonomi hijau, agar sumber daya dan energi bangsa tidak terbuang sia-sia hanya untuk berganti arah setiap pergantian kepemimpinan.
“Dengan begitu, bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan,” ujar Jokowi, seperti dikutip dari Antara.
Prabowo Janji Selesaikan IKN Prabowo Subianto telah mengkonfirmasi bahwa proyek IKN akan diselesaikan pada masa pemerintahannya. Dalam keterangan pers bersama Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Prabowo menyatakan optimisme bahwa IKN dapat berfungsi dengan sangat baik dalam waktu 4-5 tahun ke depan, meskipun rencana pembangunan IKN memproyeksikan proyek ini akan rampung dalam belasan hingga beberapa puluh tahun.
Namun, terdapat penurunan signifikan pada anggaran IKN untuk tahun 2025, menjadi hanya Rp 143,2 miliar dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024 yang mencapai Rp 42,5 triliun. Penurunan anggaran ini diungkapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Visi Prabowo-Gibran untuk IKN Menurut Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, anggaran IKN yang tercantum dalam RAPBN 2025 adalah usulan awal yang masih dapat berubah. “Jadi masih belum final, kan nanti akan dirapatkan dengan DPR. Nah, di rapat bisa berubah lagi sesuai persetujuannya DPR bagaimana,” ujarnya.
Viva menambahkan bahwa visi dari pasangan Prabowo-Gibran adalah untuk melanjutkan dan menyempurnakan program-program yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, termasuk prioritas untuk IKN.
