Mediasurya.com – Keputusan Prabowo Subianto akan menentukan sikap PKS dalam pemerintahan, apakah akan berada sebagai oposisi atau merapat ke dalam kabinet Prabowo-Gibran, masih menjadi tanda tanya. Saat ini, PKS masih menimbang-nimbang pilihan tersebut, dengan belum memastikan langkah yang akan diambil.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan bahwa PKS akan menunggu keputusan final dari Prabowo sebagai presiden terpilih. “Kita masih harus melihat bagaimana kehendak dari Pak Prabowo,” ujar Hidayat dalam program Gaspol di Youtube Kompas.com pada Minggu (30/6/2024).
Hidayat menegaskan bahwa PKS siap berada di posisi mana pun, baik sebagai oposisi maupun dalam pemerintahan. “Kami menghormati prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk memilih apakah PKS akan dilibatkan dalam kabinet atau tidak,” tambahnya.
Pada konteks politik lokal, Hidayat juga mengungkapkan bahwa PKS tidak mengusung partainya dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap keputusan politik dari parpol anggota KIM.
Prediksi susunan kabinet Prabowo-Gibran yang akan terdiri dari 40 kementerian juga masih menjadi perbincangan. Meskipun belum ada kepastian, beredar nama-nama potensial yang mungkin akan mengisi posisi menteri dalam kabinet tersebut.
Nama-nama yang Diprediksi Masuk Kabinet:
- Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
- Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir
- Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa
- Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian
- Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
- Menteri Luar Negeri: Fadli Zon
- Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria
- Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
- Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa
Kesimpulan Keputusan Prabowo dalam menentukan apakah PKS akan masuk ke dalam pemerintahan atau memilih berada di luar sebagai oposisi akan menjadi sorotan utama dalam dinamika politik ke depan. Perkembangan selanjutnya dapat diikuti untuk melihat bagaimana pengaruh keputusan ini terhadap arah politik nasional.
