Mediasurya.com – Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi kemungkinan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah 22 Juli 2024. Hal ini menjawab kabar mengenai batalnya rencana Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN bulan ini.
Basuki menyatakan bahwa infrastruktur di IKN, termasuk aliran air dan listrik, akan siap pada pertengahan Juli 2024. “Juli itu kan sampai tanggal 31. Dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7).
Menurut Basuki, Presiden Jokowi dijadwalkan kembali ke IKN pada akhir bulan ini. Setelah menghadiri Hari Anak di Papua pada tanggal 22 Juli, Jokowi akan melanjutkan kunjungan ke IKN. “Soal pindah itu tanyakan beliau,” tambah Basuki.
Basuki menjelaskan bahwa listrik di IKN akan ditopang oleh 10 megawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan kapasitas ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 40 megawatt. “Sekarang baru dibangun 40 megawatt selanjutnya, tapi yang 10 megawatt dari PLTS sudah dicek Pak Erick juga minggu lalu,” kata Basuki.
Sementara itu, aliran air akan melalui tiga tahap commissioning. “Ada 3 commissioning: dry commissioning untuk pompa tanpa beban air, memompa air bersih, dan dari Intik ke IPA langsung ke sana. Tanggal 18 itu commissioning 1 dan 2 sudah selesai, tinggal commissioning 3,” jelasnya.
Basuki juga menyoroti kesiapan IKN untuk upacara HUT RI pada 17 Agustus. Infrastruktur seperti rumah 4 Menko sudah siap digunakan sebagai tempat menginap untuk tamu dan Paskibraka. Jalan tol sampai Pulau Balang juga diharapkan sudah bisa dipakai pada Agustus.
Hotel Nusantara di IKN siap menampung tamu dengan 90 hingga 190 kamar. Selain itu, 12 tower ASN juga sudah siap digunakan, dengan furniture minimal seperti tempat tidur, sofa, dan meja makan sudah disetujui dan siap dipasang.
Kesiapan infrastruktur dan fasilitas di IKN menandai langkah penting dalam proses pemindahan pusat pemerintahan Indonesia. Meski tanggal pasti Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN masih menunggu keputusan, berbagai persiapan menunjukkan bahwa IKN siap menjadi pusat aktivitas pemerintahan baru.
