Pelantikan Anak Buah Prabowo Jadi Wakil Menteri: Menyoroti Tata Pemerintahan dan Transisi Politik

Mediasurya
Pedagang menata bingkai foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Ali Frame Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2024). Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pasang calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03, kabar soal susunan kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka banyak dinantikan.
Pedagang menata bingkai foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Ali Frame Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2024). Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pasang calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03, kabar soal susunan kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka banyak dinantikan.

Mediasurya.com – Pelantikan tiga wakil menteri baru oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Juli 2024, termasuk Thomas Djiwandono, keponakan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto, memicu kritik dan perhatian mengenai tata pemerintahan dan transisi politik. Langkah ini menunjukkan adanya kemesraan antara rezim lama dan rezim baru.

Menurut Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, kehadiran para wakil menteri baru itu kemungkinan besar tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan karena masa pemerintahan Jokowi hampir berakhir. “Pelantikan ini lebih untuk mengakomodasi kepentingan politik dan memastikan transisi kekuasaan berjalan lancar,” ujar Agus.

Pada pelantikan tersebut, Thomas Djiwandono, yang juga Bendahara Umum Partai Gerindra dan keponakan Prabowo Subianto, dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan. Dua wakil menteri lainnya yang dilantik adalah Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono adalah mantan ajudan Prabowo dan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

Agus menilai pelantikan ini tidak memperlihatkan adanya kemajuan dalam tata kelola pemerintahan, terutama terkait meritokrasi dan keterlibatan publik. Menurutnya, langkah ini lebih berfokus pada pembagian kekuasaan dan kepentingan politik daripada pada efektivitas birokrasi.

Firman Noor, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, melihat pelantikan Thomas Djiwandono sebagai langkah untuk mempersiapkan transisi ke pemerintahan Prabowo. Menurut Firman, Thomas kemungkinan sedang menjalani “pemagangan” di Kementerian Keuangan untuk mempelajari seluk-beluk dan persiapan sebelum Prabowo dilantik. “Ini memberi keuntungan bagi Prabowo untuk memastikan program-programnya siap dijalankan setelah pelantikan,” katanya.

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengatakan penunjukan Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan adalah bagian dari rencana untuk membangun kepercayaan pasar dan memastikan kelancaran transisi pemerintahan. “Ini untuk memperlihatkan kepada pasar bahwa proses transisi berjalan lancar dan bahwa program-program ekonomi akan terus berjalan,” ujar Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.