Penerapan SPIP di Barsel: Langkah Nyata Menuju Pemerintahan Bebas Korupsi

Mediasurya

Mediasurya, Barito Selatan – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, melalui Inspektorat setempat, melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko.

Acara ini digelar di Aula Kantor Bappeda Buntok pada Selasa (19/11), dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkab Barsel, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Edy Purwanto, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Barsel H. Deddy Winarwan, menekankan pentingnya pengendalian internal untuk mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Bimtek SPIP ini menjadi langkah konkret untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Edy.

Ia menambahkan bahwa penerapan SPIP didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, yang mewajibkan instansi pemerintah melakukan identifikasi dan analisis risiko untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif.

“SPIP dirancang untuk memastikan jalannya pemerintahan yang efisien, mematuhi peraturan, serta melindungi aset negara. Jika diterapkan konsisten, SPIP akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” jelasnya.

Melalui Bimtek ini, peserta diharapkan dapat memahami penerapan SPIP dan manajemen risiko secara menyeluruh, sehingga mampu mencegah berbagai potensi pelanggaran.

Edy menegaskan bahwa keberhasilan SPIP membutuhkan komitmen dari seluruh perangkat daerah.

“Dengan sistem ini, kita tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan,” tambahnya.

Inspektorat Barsel dan BPKP Kalteng juga mendorong seluruh kepala perangkat daerah untuk menjadi contoh dalam menerapkan SPIP di masing-masing instansi.

Acara ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Barsel dalam membangun pemerintahan yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.