JAKARTA (MediaSurya) – Pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Gerindra Endipat Wijaya soal donasi relawan untuk korban bencana di Sumatera yang dianggap “kecil” memicu kritik luas dari publik.
Dilansir Kompas.com, Endipat dalam rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti aksi para relawan dan kreator konten yang berhasil menggalang donasi sekitar Rp10 miliar untuk penyintas banjir dan longsor.
Dalam forum itu, Endipat menyebut angka tersebut tidak sebanding dengan bantuan negara yang mencapai triliunan rupiah sehingga menimbulkan respons negatif dari masyarakat yang menilai pandangannya meremehkan solidaritas warga.
Pernyataan tersebut dianggap menyentuh sensitivitas publik karena relawan hadir sejak hari pertama bencana dengan perahu seadanya, dapur umum swadaya, dan logistik darurat tanpa menunggu instruksi pemerintah.
Aksi warga dinilai menjadi penopang awal para penyintas ketika akses jalan terputus, listrik padam, dan komunikasi lumpuh sehingga bantuan resmi belum dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Endipat juga mendorong Komdigi agar mengamplifikasi capaian pemerintah supaya tidak kalah viral dari relawan yang menambah polemik mengenai fokus pemerintah dalam penanganan bencana.
Dorongan tersebut memunculkan pertanyaan publik karena penanganan bencana dinilai lebih membutuhkan kecepatan dan transparansi daripada kompetisi narasi di ruang digital.
Beberapa pengamat menilai bahwa membandingkan kontribusi publik dengan bantuan negara tidak relevan karena kewajiban negara berbeda dengan solidaritas warga yang hadir tanpa paksaan.
“Kontribusi publik itu lahir dari empati, bukan dari anggaran negara sehingga menyebutnya kecil membuat publik tersinggung,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa relawan dipercaya karena cepat dan transparan dalam menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak.
“Ada kepercayaan tinggi karena relawan dekat dengan penyintas dan informasi mereka lebih cepat dari rilis resmi,” katanya.
Publik menilai negara tidak perlu merasa tersaingi oleh gerakan warga karena relawan justru membantu mengurangi beban penanganan bencana.
“Relawan itu mitra kemanusiaan, bukan kompetitor sehingga membandingkan viralitas tidak tepat,” tambahnya.
Data dari berbagai lembaga mencatat bahwa penggalangan donasi publik yang mencapai miliaran rupiah dalam hitungan hari menunjukkan tingginya solidaritas warga di tengah situasi darurat.
“Solidaritas publik adalah fondasi penting saat negara masih meraba-raba langkah dalam jam pertama bencana,” tambahnya.
Pakar komunikasi publik menilai bahwa fokus pemerintah seharusnya pada efektivitas lapangan, bukan popularitas narasi di media sosial.
“Yang dibutuhkan publik itu transparansi data, koordinasi cepat, dan komunikasi empatik,” ujarnya.
Beberapa lembaga kemanusiaan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara negara dan masyarakat untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu dan tepat kebutuhan.
“Relawan tidak pernah mengurangi legitimasi negara karena mereka justru memperkuat ketahanan sosial,” katanya.
Publik berharap polemik ini menjadi momentum perbaikan tata kelola kebencanaan agar sinergi antara pemerintah dan warga dapat berjalan lebih baik.
“Perlu evaluasi agar penanganan bencana tidak lagi terjebak dalam narasi persaingan citra,” tambahnya.
Hingga kini, diskusi publik terus berkembang dan mendorong pemerintah memperbaiki komunikasi krisis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada situasi darurat. (am)
