Prabowo Umumkan 7 Menko di Kabinet Merah Putih, Mayoritas Ketua Umum Parpol

mediasurya
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakbuming Raka menyampaikan paparannya saat Pengumuman Menteri Negara dalam Pemerintahan Periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakbuming Raka menyampaikan paparannya saat Pengumuman Menteri Negara dalam Pemerintahan Periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Mediasurya, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan tujuh Menteri Koordinator (Menko) dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu malam, 20 Oktober 2024, di Istana Negara.

Sebagian besar posisi Menko diisi oleh Ketua Umum partai politik yang menjadi koalisi Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024.

Kabinet ini merupakan wujud kerja sama berbagai kekuatan politik untuk periode 2024-2029.

Berikut adalah daftar tujuh Menko di Kabinet Prabowo-Gibran:

  1. Menko Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
  2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
  3. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
  4. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
  5. Menko Pangan: Zulkifli Hasan (Zulhas)
  6. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
  7. Menko Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar (Cak Imin)

Dari ketujuh Menko tersebut, lima di antaranya adalah tokoh-tokoh partai politik terkemuka. Yusril Ihza Mahendra, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Airlangga Hartarto, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), serta Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, Budi Gunawan, eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pratikno belum diketahui keterkaitannya dengan partai politik tertentu.

Kabinet Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat pemerintahan dengan kolaborasi antara pemerintah dan partai-partai politik, menciptakan sinergi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.