BUNTOK (MediaSurya) – Seluruh camat se-Kalimantan Tengah (Kalteng), termasuk camat dari Kabupaten Barito Selatan (Barsel), mengikuti Rapat Kerja Camat Tahun 2025 di Palangka Raya, Selasa (29/7).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran, sekaligus mengukuhkan Forum Camat se-Indonesia (Forcas) tingkat provinsi.
Menurut Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, camat memiliki peran vital sebagai ujung tombak pemerintahan dan akselerator pembangunan di daerah.
“Pemekaran kecamatan menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan publik dan meratakan pembangunan,” ujarnya.
Ia mengatakan, Kalteng menghadapi tantangan besar berupa potensi bencana seperti kebakaran hutan, banjir, dan angin puting beliung.
“Penanganan bencana harus dilakukan dengan sistem yang terintegrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, program Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat kecamatan.
“KENCANA mengedepankan informasi rawan bencana, upaya pencegahan, dan kemampuan evakuasi,” tambahnya.
Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalteng, John Lis Berger, menyampaikan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi camat se-Kalteng.
“Rapat ini meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam mitigasi dan penanganan bencana,” ujarnya.
Ia mengatakan forum ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama untuk menerapkan KENCANA di seluruh kecamatan.
“Kami juga berharap sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD), kecamatan, dan perangkat daerah semakin erat,” katanya.
Ia menambahkan pentingnya pemahaman para camat terhadap batas wilayah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
“Kesiapan camat dalam penguatan batas wilayah menjadi bagian penting dari tata kelola daerah,” tambahnya.
Rapat ini menghadirkan narasumber dari Kemendagri, termasuk Direktorat Toponimi dan Batas Daerah serta Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
Materi yang disampaikan meliputi strategi penegasan batas wilayah dan penguatan manajemen kebencanaan daerah. (am)
