BUNTOK (MediaSurya) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Purwanto menegaskan kembali komitmennya terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Edy Purwanto menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Kantor Bupati Barsel, Senin (17/2).
Dalam kesempatan ini, Edy menggarisbawahi bahwa transparansi dalam pengelolaan dana sangat krusial untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran.
“Melalui pemeriksaan ini, kami ingin agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Barsel. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan,” ujarnya dengan penuh harapan.
Selain itu, Edy mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat memberikan data yang akurat, menyusul kesiapan mereka untuk mendukung proses pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2024.
Ia menegaskan bahwa setiap OPD bertanggung jawab untuk memastikan data yang disajikan benar-benar mencerminkan pengelolaan yang transparan.
“Kami percaya, dengan kerja sama yang baik antara semua OPD, proses ini akan berjalan lancar dan memberikan hasil yang sesuai harapan,” tambahnya.
Pencapaian Kabupaten Barsel yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari Edy. Menurutnya, keberhasilan ini bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga merupakan bukti nyata dari pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.
“Dengan opini WTP ini, kami membuktikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang kami junjung tinggi,” tegasnya.
Selain itu, Edy menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan kali ini akan lebih dalam terhadap kepatuhan terhadap regulasi belanja daerah, khususnya terkait dengan belanja modal dan pengembangan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat.
“Saya berharap setiap dana yang digunakan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret mendukung kelancaran pemeriksaan, Pemkab Barsel juga menyiapkan ruang khusus bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan selama proses berlangsung.
Sementara itu, perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa tahun ini fokus pemeriksaan lebih mendalam pada pengelolaan belanja daerah yang berhubungan dengan infrastruktur yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami akan memastikan dana yang dialokasikan sesuai dengan regulasi, dan digunakan dengan efisien untuk mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Melalui pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel, serta memberikan dampak positif dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Barsel. (am)
