Barito Selatan

Susun Agenda Juni 2025, DPRD Barsel Gelar Rapat Banmus

Akhmad Madani
×

Susun Agenda Juni 2025, DPRD Barsel Gelar Rapat Banmus

Sebarkan artikel ini
Susun Agenda Juni 2025, DPRD Barsel Gelar Rapat Banmus
Wakil Ketua I DPRD Barito Selatan, Ideham, saat memberikan keterangan usai memimpin Rapat Badan Musyawarah (Banmus) terkait penyusunan agenda kerja DPRD untuk bulan Juni 2025 (foto: MediaSurya.com/akhmad madani)

BUNTOK (MediaSurya.com) – Dalam rangka penyusunan jadwal agenda bulan Juni 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Barsel, Ideham tersebut, dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD setempat, Rabu (28/5).

Menurut Wakil Ketua I DPRD Barsel, Ideham, Rapat Banmus kali ini bertujuan menyelaraskan agenda DPRD dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) selama Juni.

“Rapat kami laksanakan untuk mengakomodir berbagai kegiatan DPRD dan juga program dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan menjadi prioritas pembahasan.

“Raperda-Raperda tersebut nantinya akan kami jadikan fokus agar proses pembahasannya bisa berjalan tepat waktu,” katanya.

Selain itu, DPRD Barsel juga menjadwalkan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk rancangan perubahan APBD TA 2025.

Rencana penyerahan dokumen tersebut akan dilakukan pemerintah daerah dalam waktu dekat.

Hingga saat ini, tambahnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran eksekutif untuk memastikan kelancaran proses pembahasan anggaran.

“Kami harapkan penyampaian KUA-PPAS bisa dilakukan sesuai jadwal agar pembahasan bisa lebih optimal,” tambahnya.

DPRD Barsel berharap seluruh agenda yang telah disusun dapat berjalan lancar dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (am)