Internasional

Trump Mulai Operasi Deportasi Massal, Ratusan Imigran Ditangkap dan Diterbangkan Keluar AS

Akhmad Madani
51
×

Trump Mulai Operasi Deportasi Massal, Ratusan Imigran Ditangkap dan Diterbangkan Keluar AS

Sebarkan artikel ini

AMERIKA SERIKAT (MediaSurya) – Pemerintahan Donald Trump resmi memulai operasi deportasi massal yang sempat dijanjikannya selama kampanye Pilpres 2024. Pada Kamis (23/1/2025), ratusan imigran ilegal dilaporkan telah ditangkap dan sebagian di antaranya langsung dideportasi menggunakan pesawat militer.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut bahwa sebanyak 538 orang telah ditangkap dalam operasi tersebut, dengan “ratusan” lainnya telah diterbangkan ke luar negeri.

“Operasi deportasi besar-besaran terbesar dalam sejarah sedang berlangsung,” ujar Leavitt melalui pernyataan resminya di media sosial X, seperti dikutip AFP.

Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai Presiden AS, langsung mengawali masa pemerintahannya dengan perintah eksekutif terkait pengetatan kebijakan imigrasi. Pada hari pertama menjabat, ia menyatakan “keadaan darurat nasional” di perbatasan selatan AS dan memerintahkan pengerahan tambahan pasukan untuk memperketat keamanan.

Ia juga menegaskan akan memprioritaskan deportasi bagi imigran ilegal yang melakukan tindak kriminal.

Diperkirakan terdapat 11 juta imigran tidak berdokumen yang saat ini tinggal di Amerika Serikat.

Di Newark, New Jersey, Wali Kota Ras Baraka dari Partai Demokrat mengkritik keras penggerebekan yang dilakukan agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE). Ia menyebut sejumlah warga, termasuk seorang veteran militer AS, ditahan tanpa surat perintah.

“Ini adalah tindakan yang mencederai hak asasi manusia dan konstitusi negara ini,” tegas Baraka.

Sementara itu, ICE dalam pembaruan resminya melaporkan telah melakukan 538 penangkapan, dengan 373 penahanan resmi diajukan. Penahanan dilakukan terhadap non-warga negara yang dituduh melakukan tindak kriminal dan dinilai dapat dideportasi berdasarkan hukum yang berlaku.

Langkah ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, namun Trump tetap bersikukuh bahwa kebijakan ini penting untuk menegakkan hukum dan melindungi warga AS. (am)