BUNTOK (MediaSurya) – Wakil Bupati (Wabup) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Khristianto Yudha memaparkan enam isu strategis daerah dalam Rapat Pengawasan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Rapat dihadiri Anggota DPD RI Agustin Teras Narang yang sedang melaksanakan reses yang berlangsung di Aula Dinas PUPR Barsel, Senin (28/7).
Hadir pula Wakil Ketua DPRD Barsel Ideham, Plt Sekda, Ita Minarni, para asisten sekda, kepala SOPD, serta camat se-Barsel.
Menurut Khristianto Yudha, forum tersebut menjadi ruang penting bagi daerah menyampaikan capaian, kendala, serta usulan solusi atas pelaksanaan berbagai regulasi nasional.
“Dalam pelaksanaan sejumlah undang-undang, kami menghadapi tantangan nyata, tapi terus berupaya berbenah dan berinovasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, enam isu yang disampaikan mencakup pengadaan tanah, manajemen ASN, otonomi daerah, pelayanan publik, dana desa, dan penataan ruang.
“Terkait pengadaan tanah, kami sudah bangun 32 rumah layak huni dan usulkan 1.500 unit tambahan,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab juga melakukan penataan kawasan kumuh dengan efektivitas 68 persen dan mengajukan anggaran Rp 112,5 miliar.
Pada isu ASN, tambahnya, Barsel menerapkan sistem merit, seleksi terbuka, e-Kinerja dan pengembangan talent pool dengan total 5.596 ASN aktif.
“Terkait otonomi daerah pasca UU Cipta Kerja dan Minerba, kami masih merasakan ketimpangan kewenangan pusat-daerah,” tambahnya.
Ia juga menyoroti hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Gunung Pamarakan dengan 19 gerai aktif dan 111 jenis layanan bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan Dana Desa, kata Khristianto, telah disalurkan Rp 35,3 miliar dan ADD Rp 60 miliar hingga Juli 2025.
“Selain itu, Rp 15,1 miliar kami alokasikan untuk ketahanan pangan dan Rp 6,13 miliar untuk penanganan stunting,” katanya.
Ia menambahkan, BLT telah tersalurkan kepada 2.530 keluarga penerima manfaat di seluruh kecamatan.
“Namun implementasi penataan ruang masih terkendala status kawasan hutan dan sistem OSS yang belum terintegrasi penuh,” tambahnya.
Kendala lainnya meliputi keterbatasan fiskal, SDM teknis, serta belum optimalnya integrasi data dan teknologi daerah.
Ia menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
“Forum pengawasan ini adalah ruang evaluasi bersama demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Barsel,” tambahnya.
Rapat tersebut menjadi sarana akuntabilitas daerah sekaligus masukan konstruktif bagi agenda legislasi dan pengawasan DPD RI. (am)
