BUNTOK (MediaSurya) – Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel), Khristianto Yudha, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Dusun Utara dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Musrenbang yang dihadiri Wakil Ketua I DPRD Barsel, Ideham, Asisten I Setda Barsel, perwakilan Forkopimda, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat tersebut, dilaksanakan di Aula Kecamatan Dusun Utara, Kamis (13/3).
Menurut Wakil Bupati Barsel, Khristianto Yudha, Musrenbang merupakan forum strategis yang bertujuan merumuskan program pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.
“Melalui Musrenbang, kita dapat menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Perencanaan pembangunan, katanya, harus selaras dengan visi pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.
“Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar program yang dirancang dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Sebagai bagian dari strategi pembangunan, Pemkab Barsel menetapkan sejumlah program prioritas.
Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan desa, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan sarana air bersih bagi warga yang masih mengalami keterbatasan akses.
Setiap program yang dirancang, tambahnya, harus mempertimbangkan efisiensi anggaran serta memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program harus berbasis data dan mempertimbangkan potensi daerah, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Dusun Utara, Hadrianus, mengatakan, Musrenbang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.
“Kami berharap, tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal proses pembangunan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Musrenbang kecamatan menjadi langkah awal dalam perencanaan pembangunan, di mana setiap usulan yang muncul akan dikaji lebih lanjut di tingkat kabupaten untuk menjadi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. (am)
